PH45.id, Sorong Rabu (18/03/2026) – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyatakan sikap tegas dan serius dalam merespons rangkaian aksi kekerasan yang terjadi di Distrik Bamusbama, Kabupaten Tambrauw, sepanjang awal Maret 2026. Peristiwa yang menelan korban jiwa dari kalangan tenaga honorer dan tenaga kesehatan ini dinilai sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas keamanan dan keberlangsungan pelayanan publik di wilayah tersebut.
Rentetan aksi teror oleh orang tak dikenal (OTK) di Distrik Bamusbama bukanlah kejadian yang baru. Sebelumnya, pada Desember 2024, kantor distrik setempat dilaporkan dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Situasi kemudian kembali memanas pada 9 Maret 2026, ketika seorang tenaga honorer Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Delano Kambu, menjadi korban penganiayaan yang berujung pada kematian.
Insiden terbaru yang terjadi pada Senin, 16 Maret 2026, semakin memperparah kondisi. Dua tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Pratama Fef, yakni Yeremia Lobo dan Edwin, dilaporkan tewas setelah dihadang lalu di bacok di Kampung Jokbu, Distrik Bamusbama. Kejadian ini memicu duka mendalam sekaligus keprihatinan luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
Gubernur Papua Barat Daya melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), George Japsenang, menegaskan bahwa pemerintah mengutuk keras segala bentuk kekerasan yang terjadi. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai perbuatan tidak manusiawi yang mencederai nilai kemanusiaan serta mengganggu rasa aman bagi masyarakat.
Menurutnya, aksi-aksi kekerasan seperti pembacokan, pembunuhan dan penyiksaan tidak hanya berdampak pada korban dan keluarga, tetapi juga menghambat jalannya pemerintahan serta pembangunan di daerah. Situasi ini dinilai berpotensi memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat jika tidak segera ditangani secara menyeluruh.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lanjutnya, telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memulihkan kondisi keamanan di Tambrauw. Pendekatan yang akan dilakukan tidak hanya bersifat penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan tokoh masyarakat, kepala suku, pemerintah kabupaten, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk aparat kepolisian dan TNI, menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan yang terdampak langsung oleh situasi keamanan. Upaya pemulihan ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat serta menjamin aktivitas sehari-hari agar dapat berlangsung dengan aman.
Pemerintah daerah pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh situasi yang berkembang. Dukungan dan kerja sama dari semua pihak dinilai sangat penting untuk menciptakan kondisi yang kondusif serta menjaga persatuan di tengah tantangan yang dihadapi.
Dengan langkah terpadu yang tengah disiapkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya optimistis situasi di Kabupaten Tambrauw dapat segera kembali normal, sehingga roda pemerintahan, pelayanan publik, dan aktivitas masyarakat dapat berjalan seperti sediakala.
(TK)
